JAKARTA- Balai Penyuluhan dan Pengembangan Tekhnologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta  mengatakan status Gunung Merapi mengalami penurunan menjadi siaga.

"Status Gunung Merapi menjadi siaga sejak pukul 09.00 WIB,"kata Petugas piket BPPTK Yogyakarta, Ferdi, Jumat (3/12/2010).

Menurutnya, berdasarkan data penurunan status karena terdapat beberapa hal ini yaitu jumlah vulkanik, guguran dan energi getaran vulkanik menurun tajam.

"Menurun tajam aktivitas merapi sehingga status menjadi siaga,"ujarnya.

JAKARTA - Sri Sultan Hamengku Buwono X sepertinya tidak ingin berpolemik dengan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta. Dia menyerahkannya kepada kemauan rakyat Yogyakarta.

"Saya belum tahu isinya kok," kata Sultan menanggapi RUUK usai menerima penghargaan bidang Ketahanan Pangan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/12/2010).

Mengenai salah satu poin RUUK yang menyebutkan kepala daerah Yogyakarta tidak lagi dijabat oleh Raja Kesultanan Ngayogyakarta, Sultan menyerahkan pilihan tersebut pada rakyatnya.

"Tanya sama rakyat Yogya saja," katanya sambil menuju mobil.

Pagi tadi, Sultan kembali mendapatkan penghargaan dari pemerintah di bidang Ketahanan Pangan. Semalam, Sultan juga mendapatkan penghargaan di bidang pendidikan.

Raja Yogya ini tidak mau mengomentari mengenai penghargaan yang diberikan secara terpisah dalam waktu 24 jam itu.

JAKARTA - Yogyakarta memang berbeda dan istimewa dari daerah-daerahnya lainnya di Indonesia. Yogyakarta dengan segala keistimewaan dan kekhasannya itu, sebenarnya tidak hanya menyangkut tahta Sri Sultan Hamengkubuwono X seumur hidup dan merangkap kepala pemerintahan daerah. Kini posisi itu berpolemik menyusul penyusunan RUU DIY yang mengungkit suksesi Gubernur di "monarki" Yogya.

Masih ada keistimewaan lainnya bagi Kota Pelajar ini. Yogyakarta juga menyimpan berbagai mitos yang masih "hidup" sampai saat ini, seperti Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Pantai Selatan dan Ki Sapu Jagad Sang Penjaga Gunung Merapi.

Namun masih ada mitos Yogyakarta lainnya yakni, garis lurus yang membentang dari
ujung utara hingga selatan Yogyakarta. Mitos ini dipercaya ada hubungan antara Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan.

Garis lurus ini juga memosisikan Gunung Merapi menjadi batas utara Yogyakarta, batas Selatan di Pantai Selatan dan Kraton sebagai pusat atau pengaturnya.

Bila ditarik lebih jauh, yang mendasari terbentuknya garis ini sebenarnya bukan hanya 3-4 tempat tersebut. Kesemua tempat itu masing-masing memiliki mitos dan daya mistik. Lalu titik titik mana sajakah yang membentuk garis lurus itu. Gunung Merapi sebagai batas utara Yogyakarta dan disinilah garis lurus itu dimulai.

1. Tugu Golong Gilig atau Tugu Pal Putih (white paal), merupakan penanda batas utara kota tua Yogyakarta.

2. Malioboro, adalah suatu pusat perbelanjaan yang sejajar dengan jalan lurus dari Tugu Yogya menuju Keraton.

3. Alun-Alun Utara, selain berfungsi sebagai media pertemuan Sultan dengan Rakyatnya, di Alun-Alun Utara juga terdapat pohon beringin yang berjumlah 64 yang melambangkan usia Nabi Muhammad. Dua pohon beringin di tengah Alun-Alun Utara menjadi lambangmakrokosmos dan mikrokosmos

4. Keraton Yogyakarta, atau dalam bahasa aslinya Karaton Kasultanan Ngayogyakarta merupakan tempat tinggal resmi para Sultan yang bertahta di Kesultanan Yogyakarta. Istana Sultan Yogyakarta ini juga diselubungi oleh mitos dan mistik yang begitu kental.

5. Plengkung Gading, yang bernama asli Plengkung Nirboyo merupakan pintu selatan dari Komplek  Keraton Yogyakarta.

6. Panggung Krapyak, atau sering disebut Kandhang Menjangan dibangun oleh Sultan HB I dan saat ini merupakan benda cagar budaya. Gedhong panggung, demikian disebut, merupakan sebuah podium dari batu bata. Dahulu tempat ini digunakan sebagai lokasi berburu menjangan keluarga kerajaan.

7. Pantai Selatan (Cepuri), dengan mitosnya Nyi Roro Kidul memang sudah terkenal. Sedangkan Cepuri, yaitu tempat Upacara Labuhan Pantai Selatan yang terletak di Pantai Parangkusumo atau sebelah barat Parangtritis. Di sinilah garis itu berakhir.

YOGYAKARTA - Polemik antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sri Sultan Hamengku Buwono X dikhawatirkan melebar menjadi konflik horizontal.

Kondisi ini bisa terjadi jika sikap pihak pendukung, baik pro pada penetapan maupun propemilihan sebagai mekanisme pengisian jabatan gubernur dalam Rancangan Undang- Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), makin mengeras dan berbenturan.

Antropolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Heddy Shri Ahimsa Putra mengingatkan bahwa konsolidasi para pendukung penetapan di berbagai sudut-sudut Yogyakarta mulai terlihat.

Bahkan kelompok masyarakat yang pro penetapan juga sudah mulai melakukan aksi-aksi dukungan. “Akan ada kemungkinan ke sana, tapi kemungkinan ini tergantung kondisi lebih lanjut,” ujarnya.

Dia mengakui kelompok propemilihan belum jelas terlihat. Namun hal ini bisa saja terjadi karena wacana pemilihan sebagai mekanisme pengisian jabatan gubernur mendapat dukungan, terutama dari kelompok yang dikaitkan dengan istilah “Jakarta”.

Di dalam sejarah, masyarakat Yogyakarta, atau disebut juga sebagai wilayah Kerajaan Mataram, pernah mengalami konflik besar. Konflik tersebut akhirnya membagi wilayah Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Dukungan penetapan gubernur dan wakil gubernur dari berbagai elemen di DIY memang semakin menguat.

Selasa (30/11/2010) kemarin, Paguyuban Kepala Desa dan Lurah Ismoyo maupun Paguyuban Dukuh Se-DIY Semar Sembogo menyebarkan ribuan stiker bertuliskan ”Mendukung Keistimewaan Yogyakarta” serta stiker dengan logo Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman.

Mereka juga membuat spanduk bertuliskan ”Dukung Penetapan, Kita Lawan Pemilihan”. “Sikap kami sudah jelas. Jika pusat memaksakan diri pemilihan, kami (perangkat desa dan lurah se-DIY) akan boikot, tidak akan menjadi panitia pemilihan,” ujar Ketua Ismoyo, Mulyadi.

Selain Ismoyo dan Semar Sembogo, sejumlah elemen seperti Paguyuban Desa Wisata DIY, Paguyuban Rakyat Mataram, Gerakan Rakyat Semesta Yogyakarta (Gentaraja), Paguyuban Pengemudi Becak Yogyakarta, Paguyuban Pemandu Wisata Yogyakarta,dan beberapa kalangan lain sudah menyatakan dukungan.

Sri Sultan Hamengku Bowono X tidak mau lagi berkomentar terkait proses keistimewaan DIY. Sultan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan DPR. Dia juga menegaskan bahwa masalah keistimewaan merupakan hak dari warga DIY.

Saat di Kepatihan, Sultan menyatakan sekarang saatnya pemerintah pusat memberikan ketegasan sikap terhadap keistimewaan, apakah akan mempertahankannya atau menjadikan DIY sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Dia merasa sudah menyatakan dengan jelas apa yang menjadi pandangannya tentang keistimewaan DIY, monarki dan wacana lain yang termuat dalam RUU tersebut. Pandangan dimaksud adalah tidak ada sistem monarki yang berlaku di DIY.

Provinsi ini menggunakan sistem yang sama seperti pemerintah provinsi lain, yakni berdasarkan UUD 1945, undangundang, dan peraturan lain. 

DEPOK - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diniali tidak mengerti sejarah menyusul pernyataan soal Kesultanan Yogyakarta bersifat monarki dan bertentangan dengan asas demokrasi.

Hal itu diungkapkan oleh budayawan JJ Rizal. Bahkan JJ Rizal pun menganggap SBY juga sudah membangun dinasti kerajaan di dalam pemerintahannya. Simbolnya, kata Rizal, adalah Puri Cikeas sebagai simbol kekuasaan.

"Sadar atau tidak, SBY pun punya dinasti atau kerajaan, lihat saja di Puri Cikeas, rapat diadakan di sana, ada pengawalnya, ada pendoponya, dan lainnya. Bahkan, lihat saja sekarang, keluarganya juga berperan, anaknya, istrinya, lebih mirip Orde Baru juga," katanya saat berbincang dengan okezone, Selasa (30/11/10).

Rizal menegaskan, SBY tidak mengerti proses sejarah dimana Kraton Yogyakarta justru menjadi sumbu demokrasi. Masyarakat Yogyakarta, kata Rizal, saat ini sudah hidup tentram sesuai dengan aspek sosial historis dan kultural harus terusik dengan polemik status istimewa.

"Negara kita saat ini dipimpin oleh elit-elit, yang kalau dalam bahasa Jawa, 'Ndak punya roso'. Asbun, di mana pemerintahan SBY kini justru juga jadi kerajaan besar," tandasnya.

YOGYAKARTA- Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan siap bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyelesaikan polemik keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY).

Menurut Sultan, semakin cepat polemik diselesaikan, akan semakin baik bagi masyarakat Yogyakarta. Sejauh ini Sultan merasa pemerintah pusat belum menunjukkan inisiatif untuk membicarakan masalah keistimewaan dengannya selaku raja Keraton Yogyakarta sebagai pihak yang nantinya akan merasakan imbas jika RUU Keistimewaan disahkan.“ Silakan saja (bertemu), tidak ada masalah, ” ujar Sultan di Kepatihan, Yogyakarta, kemarin.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kepala daerah atau gubernur, termasuk Gubernur DIY Sultan HB X, yang akan menyampaikan audiensi kepada Presiden. Bila memang Sultan akan bertemu Presiden untuk membahas mengenai RUU DIY, sebaiknya niat itu disampaikan terlebih dulu melalui jalur formal.

Mantan dosen Universitas Indonesia ini mengatakan, saat ini pemerintah sedang berupaya sekuat mungkin untuk memberikan kebaikan bagi masyarakat dan Pemerintah DIY dalam penyelesaian RUUK DIY.

Kamis lusa Presiden SBY akan kembali menggelar rapat terbatas dan mendengarkan penjelasan dari Mendagri. “Kepala Negara telah meminta Mendagri untuk hati-hati dalam menyelesaikan wacana ini,” katanya.

Sebelumnya Presiden SBY dan Sultan terancam terlibat konflik panjang dalam penyelesaian RUUK. Dalam rapat kabinet terbatas Jumat (26/11), Presiden SBY menyatakan pemerintah akan mencari format keistimewaan Yogyakarta agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Presiden, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Menanggapi pernyataan itu, Sultan menyatakan akan mempertimbangkan kembali jabatannya selaku Gubernur Yogyakarta jika posisinya dianggap mengganggu proses penataan provinsi itu.

Sultan pun mempertanyakan maksud sistem monarki yang disampaikan Presiden. Sebab selama ini Pemerintah Provinsi DIY menggunakan sistem yang sama seperti pemerintah provinsi lain, yakni berdasarkan UUD 1945, undang-undang, dan peraturan lainnya. Sultan sendiri menilai pemerintah belum menunjukkan sikap jelas karena hingga saat ini RUUK Yogyakarta belum juga diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lalu Sultan kembali menegaskan posisinya bahwa pilihan mekanisme pengisian jabatan gubernur DIY mutlak sepenuhnya di tangan rakyat.“Pemilihan atau penetapan itu tanya masyarakat. Itu hak masyarakat, kedaulatan di tangan rakyat,” ujarnya.