YOGYAKARTA - Polemik antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sri Sultan Hamengku Buwono X dikhawatirkan melebar menjadi konflik horizontal.

Kondisi ini bisa terjadi jika sikap pihak pendukung, baik pro pada penetapan maupun propemilihan sebagai mekanisme pengisian jabatan gubernur dalam Rancangan Undang- Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), makin mengeras dan berbenturan.

Antropolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Heddy Shri Ahimsa Putra mengingatkan bahwa konsolidasi para pendukung penetapan di berbagai sudut-sudut Yogyakarta mulai terlihat.

Bahkan kelompok masyarakat yang pro penetapan juga sudah mulai melakukan aksi-aksi dukungan. “Akan ada kemungkinan ke sana, tapi kemungkinan ini tergantung kondisi lebih lanjut,” ujarnya.

Dia mengakui kelompok propemilihan belum jelas terlihat. Namun hal ini bisa saja terjadi karena wacana pemilihan sebagai mekanisme pengisian jabatan gubernur mendapat dukungan, terutama dari kelompok yang dikaitkan dengan istilah “Jakarta”.

Di dalam sejarah, masyarakat Yogyakarta, atau disebut juga sebagai wilayah Kerajaan Mataram, pernah mengalami konflik besar. Konflik tersebut akhirnya membagi wilayah Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Dukungan penetapan gubernur dan wakil gubernur dari berbagai elemen di DIY memang semakin menguat.

Selasa (30/11/2010) kemarin, Paguyuban Kepala Desa dan Lurah Ismoyo maupun Paguyuban Dukuh Se-DIY Semar Sembogo menyebarkan ribuan stiker bertuliskan ”Mendukung Keistimewaan Yogyakarta” serta stiker dengan logo Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Puro Pakualaman.

Mereka juga membuat spanduk bertuliskan ”Dukung Penetapan, Kita Lawan Pemilihan”. “Sikap kami sudah jelas. Jika pusat memaksakan diri pemilihan, kami (perangkat desa dan lurah se-DIY) akan boikot, tidak akan menjadi panitia pemilihan,” ujar Ketua Ismoyo, Mulyadi.

Selain Ismoyo dan Semar Sembogo, sejumlah elemen seperti Paguyuban Desa Wisata DIY, Paguyuban Rakyat Mataram, Gerakan Rakyat Semesta Yogyakarta (Gentaraja), Paguyuban Pengemudi Becak Yogyakarta, Paguyuban Pemandu Wisata Yogyakarta,dan beberapa kalangan lain sudah menyatakan dukungan.

Sri Sultan Hamengku Bowono X tidak mau lagi berkomentar terkait proses keistimewaan DIY. Sultan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan DPR. Dia juga menegaskan bahwa masalah keistimewaan merupakan hak dari warga DIY.

Saat di Kepatihan, Sultan menyatakan sekarang saatnya pemerintah pusat memberikan ketegasan sikap terhadap keistimewaan, apakah akan mempertahankannya atau menjadikan DIY sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Dia merasa sudah menyatakan dengan jelas apa yang menjadi pandangannya tentang keistimewaan DIY, monarki dan wacana lain yang termuat dalam RUU tersebut. Pandangan dimaksud adalah tidak ada sistem monarki yang berlaku di DIY.

Provinsi ini menggunakan sistem yang sama seperti pemerintah provinsi lain, yakni berdasarkan UUD 1945, undangundang, dan peraturan lain. 

DEPOK - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diniali tidak mengerti sejarah menyusul pernyataan soal Kesultanan Yogyakarta bersifat monarki dan bertentangan dengan asas demokrasi.

Hal itu diungkapkan oleh budayawan JJ Rizal. Bahkan JJ Rizal pun menganggap SBY juga sudah membangun dinasti kerajaan di dalam pemerintahannya. Simbolnya, kata Rizal, adalah Puri Cikeas sebagai simbol kekuasaan.

"Sadar atau tidak, SBY pun punya dinasti atau kerajaan, lihat saja di Puri Cikeas, rapat diadakan di sana, ada pengawalnya, ada pendoponya, dan lainnya. Bahkan, lihat saja sekarang, keluarganya juga berperan, anaknya, istrinya, lebih mirip Orde Baru juga," katanya saat berbincang dengan okezone, Selasa (30/11/10).

Rizal menegaskan, SBY tidak mengerti proses sejarah dimana Kraton Yogyakarta justru menjadi sumbu demokrasi. Masyarakat Yogyakarta, kata Rizal, saat ini sudah hidup tentram sesuai dengan aspek sosial historis dan kultural harus terusik dengan polemik status istimewa.

"Negara kita saat ini dipimpin oleh elit-elit, yang kalau dalam bahasa Jawa, 'Ndak punya roso'. Asbun, di mana pemerintahan SBY kini justru juga jadi kerajaan besar," tandasnya.

CALIFORNIA - Google dilaporkan telah membeli Groupon sebesar USD2,5 miliar. Rumor ini beredar berdasarkan sebuah laporan dari 'sumber terpercaya' yang paham akan situasi ini.

Pembelian yang belum dikonfirmasikan ini, mengikuti rumor sebelumnya yang menyebutkan bahwa Google telah membicarakan untuk membeli Groupon, setelah Yahoo gagal untuk bernegoisasi mengenai pembelian tersebut dengan harga USD2 miliar awal tahun ini. Demikian seperti yang dikutip dari Mashable, Selasa (30/11/2010).

Groupon adalah salah satu dari kisah sukses terbesar di internet sampai saat ini, dengan taksiran nilai perusahaan sebesar USD1 miliar, revenue yang lebih dari USD50 juta per bulan. Situs tersebut masih tergolong baru karena diluncurkan pada bulan November 2008.

Pembelian ini, apabila benar, sangat masuk akal bagi Google. Pasalnya Google memberinya kesempatan untuk menggabungkan perjanjian-perjanjian Groupon dengan direktori bisnis lokalnya, Google Places. Di sisi lain, bagi Groupon, akan jauh lebih mudah untuk bekerja sama dengan beberapa layanan serupa yang berada di bawah naungan Google.

Groupon.com selama ini dikenal sebagai sebuah situs yang menawarkan diskon-diskon kepada konsumen. Groupon memberikan potongan harga. Setelah membeli kupon diskon, pembeli dapat menukarkan kupon yang mereka miliki ke tempat yang tertulis pada kupon.

Selain itu, Groupon juga menjual potongan-potongan harga berbagai tiket-tiket acara besar. Mei silam, Groupon berhasil menjual sekira 6.561 tiket untuk acara eksebisi karya seni dari Mesir Kuno di Amerika Serikat. Harga yang dijual Groupon, 18 persen lebih murah dari harga tiket asli di TicketBox.

Groupon masuk di jajaran The Digital 100 - The World’s Most Valuable Startups tahun 2010 versi Business Insider.

Pendapatan Groupon berasal dari setiap penjualan kupon yang dilakukan dan dibayarkan oleh perusahaan penyedia kupon diskon tersebut. Ini merupakan potensi bisnis yang menarik, karena merupakan alternatif promosi atau iklan yang sudah umum dilakukan oleh perusahaan.

Saat ini situs yang berasal dari kata 'Group' dan Coupon' tersebut melayani sekira 22 negara dan 88 kota. Sejak diluncurkan pada 2008, nilai Groupon saat ini diperkirakan mencapai sekira USD1,35 miliar. Groupon mempekerjakan 250 tenaga pemasaran.

YOGYAKARTA- Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan siap bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyelesaikan polemik keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY).

Menurut Sultan, semakin cepat polemik diselesaikan, akan semakin baik bagi masyarakat Yogyakarta. Sejauh ini Sultan merasa pemerintah pusat belum menunjukkan inisiatif untuk membicarakan masalah keistimewaan dengannya selaku raja Keraton Yogyakarta sebagai pihak yang nantinya akan merasakan imbas jika RUU Keistimewaan disahkan.“ Silakan saja (bertemu), tidak ada masalah, ” ujar Sultan di Kepatihan, Yogyakarta, kemarin.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kepala daerah atau gubernur, termasuk Gubernur DIY Sultan HB X, yang akan menyampaikan audiensi kepada Presiden. Bila memang Sultan akan bertemu Presiden untuk membahas mengenai RUU DIY, sebaiknya niat itu disampaikan terlebih dulu melalui jalur formal.

Mantan dosen Universitas Indonesia ini mengatakan, saat ini pemerintah sedang berupaya sekuat mungkin untuk memberikan kebaikan bagi masyarakat dan Pemerintah DIY dalam penyelesaian RUUK DIY.

Kamis lusa Presiden SBY akan kembali menggelar rapat terbatas dan mendengarkan penjelasan dari Mendagri. “Kepala Negara telah meminta Mendagri untuk hati-hati dalam menyelesaikan wacana ini,” katanya.

Sebelumnya Presiden SBY dan Sultan terancam terlibat konflik panjang dalam penyelesaian RUUK. Dalam rapat kabinet terbatas Jumat (26/11), Presiden SBY menyatakan pemerintah akan mencari format keistimewaan Yogyakarta agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan nilai-nilai demokrasi.

Menurut Presiden, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Menanggapi pernyataan itu, Sultan menyatakan akan mempertimbangkan kembali jabatannya selaku Gubernur Yogyakarta jika posisinya dianggap mengganggu proses penataan provinsi itu.

Sultan pun mempertanyakan maksud sistem monarki yang disampaikan Presiden. Sebab selama ini Pemerintah Provinsi DIY menggunakan sistem yang sama seperti pemerintah provinsi lain, yakni berdasarkan UUD 1945, undang-undang, dan peraturan lainnya. Sultan sendiri menilai pemerintah belum menunjukkan sikap jelas karena hingga saat ini RUUK Yogyakarta belum juga diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lalu Sultan kembali menegaskan posisinya bahwa pilihan mekanisme pengisian jabatan gubernur DIY mutlak sepenuhnya di tangan rakyat.“Pemilihan atau penetapan itu tanya masyarakat. Itu hak masyarakat, kedaulatan di tangan rakyat,” ujarnya.