gravatar

Perjuangkan Aspirasi Masyarakat, Koalisi Tolak Karaoke Disiapkan FPKB

Pati, Doplang News. Setelah FPKS dan anggota DPRD dari PBB, anggota legislatif lain juga siap menggalang koalisi penolakan tempat karaoke.
FKB menyatakan kesiapannya untuk lebih serius menyalurkan aspirasi mayoritas masyarakat terkait dengan penghentian kemaksiatan di Pati meskipun SK Bupati terkait penutupan dan pencabutan izin usaha karaoke dinyatakan tidak sah oleh PTUN Semarang.
“Ada banyak cara untuk tetap menolak keberlangsungan tempat karaoke yang menyimpang. Kami di DPRD akan menyatukan penolakan para anggota Dewan untuk ikut memperjuangkan keinginan masyarakat itu,” ujar Ketua FKB H Muhammadun, kemarin.
Menurutnya, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mendesak penutupan karaoke kendati Bupati Tasiman tidak mengajukan banding ke PTUN Surabaya. Pihaknya mendukung wacana pembatalan surat izin usaha karaoke yang pernah dikeluarkan Bupati.
“Memang pembatalan ini rawan digugat lagi seperti pencabutan izin karaoke. Tetapi saya yakin Bupati tidak mengajukan banding memiliki dasar untuk mengambil kebijakan lain dengan pembatalan izin usaha karena ada penyalahgunaan,” katanya.
Kendati SK Bupati Pati No 556.4/1212/2010 tentang Penutupan, Penghentian, serta Pencabutan Izin Usaha Karaoke di Wilayah Kabupaten Pati telah dinyatakan tidak sah dan tidak ada upaya hukum lanjutan, FKB berharap sejumlah tempat karaoke yang izin usahanya tidak lengkap atau sudah habis masa berlakunya untuk ditutup.
Hal itu sebagai bentuk ketegasan kepala daerah dalam menegakkan aturan yang telah dibuat.
Tidak Benar
Mengenai anggapan sebagian kalangan bahwa anggota Dewan tidak mau ambil pusing dalam persoalan itu, menurutnya tidak benar. Muhammadun mengatakan, pihaknya bersama fraksi besar lainnya sering mengemukakan keberatan tentang keberadaan karaoke jauh sebelum kalangan ormas menggelar unjuk rasa.
“Memang kami akui, perlu perjuangan lebih keras lagi dengan menjalin koalisi. Ini nanti yang kami optimalkan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua FPKS Dedi Lesmana mengaku, menyambut baik keinginan FPKB. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengundang perwakilan ormas yang getol menyuarakan penolakan tempat karaoke untuk dialog bersama.
“Bisa saja nanti ada kesepakatan untuk melanjutkan perjuangan mengurangi kemaksiatan di Pati. Masing-masing harus memiliki peran agar desakan ke pemerintah bisa maksimal,” katanya.