gravatar

Pilgub Gaya DPRD Picu Kartelisasi

JAKARTA - Banyak konsekuensi yang akan terjadi apabila usulan pemilihan kepala daerah diambil alih oleh DPRD, benar diwujudkan. Ini berarti kembali ke zaman orde baru, di mana demokrasi tidak lagi tegak.

Seperti dikatakan pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya saat dihubungi okezone, belum lama ini. Yunarto mengungkapkan, uang adalah salah satu variabel yang menjadi dasar dialihkannya pemilihan tersebut, ini suatu pemikiran yang salah besar.

“Kalau dikatakan pemilihan langsung itu politik uang yang berbicara, memang ada jaminan kalau dipilih anggota DPRD tidak ada lagi politik uang tersebut. Terlebih uang tersebut nantinya kan bisa diambil alih oleh partai politik yang duduk di kursi DPRD ini nantinya akan menjadi kartelisasi partai,” paparnya.

Sekata dengan Yunarto, pengamat LIPI, Siti Zuhro menyatakan bahwa dengan kembalinya pilgub dipilih oleh DPRD maka akan mengembalikan jarum jam. Padahal, sebetulnya sudah jelas bahwa pilkada langsung saat ini merupakan respons dari kegagalan pilkada dengan DPRD, namun mengapa harus mundur ke belakang lagi. Pilgub dipilih DPRD juga tidak akan lepas dari praktik money politics.

“Nanti akan timbul materialistis, jadi pemilihannya itu nanti elitis kalau melalui DPRD, dan itu memang betul-betul representasi dari elite bukan masyarakat. Padahal untuk demokrasi partisipatoris itu sangat disyaratkan antara calon pemimpin dan masyarakat itu saling berhadapan, terus bisa saling berkomunikasi dan nanti bertanggung jawab,” jelas Zuhro.

Sementara apabila dipilih DPRD maka transparansi akan tertutup dan penggunaan money politics itu akan rentan. Menurutnya, penggunaan uang itu akan tetap jalan, yang berkurang mungkin konflik. Tapi bagi Zuhro, semua konsekuensi dari pemilihan langsung itu hanya merupakan pembelajaran supaya masyarakat lebih dewasa. Dewasa dengan pilihanya, rasional dengan pilihanya.

Secara tegas Zuhro mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menjamin pemilihan melalui DPRD itu tidak menimbulkan potensi money politics. “Jangan salah, bila pakai DPRD nanti ada karantina dalam DPRD. Karantina itu siapa mendapat berapa. Malah pernah saya menyaksikan meneliti pada tahun 2001 di mana Pak Imam Utomo sebagai gubernur terpilih untuk kedua kalinya, jadi ada tim suksesnya juga,” tambahnya.