gravatar

KPI: Iklan Menteri Masih Batas Wajar

JAKARTA – Di akhir penutupan buku tahun 2010, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II gencar beriklan di televisi.

Menurut sebagian pengamat, hal tersebut merupakan cara pertahanan diri para menteri untuk tidak digusur dari jajaran kursi Kabinet. Bagaimana respons Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) soal iklan menteri ini? Idy Muzayyad, anggota KPI mengatakan, iklan yang menteri tidak menjadi soal. Dengan catatan, selama iklan tersebut masih dalam batas kewajaran.

“Kalau yang kami amati, yang penting iklan tersebut tidak bersinggungan dengan pornografi dan kekerasan, itu tidak masalah,” ujar Idy saat dihubungi doplang news, Rabu (8/12/2010).

Dikatakan dia, muatan iklan yang disampaikan oleh para menteri di media televise tidak termasuk dalam pengamatan KPI. “Kalau untuk pantasnya, bukan wilayah KPI untuk menilai muatan iklan tersebut,” kata dia.

KPI hanya melakukan penindakan terhadap iklan yang sifatnya pornorafi dan kekerasan. “Kalau ada iklan yang tidak pantas, seperti iklan berbau pornografi dan kekerasan baru kami lakukan tindakan,” tukasnya.