gravatar

Kenapa Monarki Politik Tak Dipersoalkan SBY?

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Akbar Faisal tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal istilah monarki yang melekat pada keistimewaan Yogyakarta.

Menurut anggota Fraksi Partai Hanura ini, jika Presiden benar-benar tidak menginginkan adanya monarki dalam unsur ketatanegaraan Republik Indonesia, Presiden seharusnya bisa menjelaskan secara gamblang definisi dari monarki itu sendiri.

“Karena sesungguhnya monarki itu sudah sering terjadi. Ada banyak anak Gubernur yang meneruskan ayahnya, atau pejabat daerah yang diteruskan oleh istrinya atau keluarga lainnya. Bukankah ini juga monarki?” kata Akbar kepada okezone, Senin (29/11/2010).

Presiden SBY, lanjut dia, seharusnya bisa melihat lebih jernih di mana letak keistimewaan kota itu, dengan tidak menyempitkan makna keistimewaan menjadi sekadar rekrutmen pimpinan daerah saja.

“Yang paling saya khawatirkan adalah Presiden tidak ingin ada tokoh yang dipuja masyarakat yang dapat merongrong kekuasaan (Presiden). Karena harus diingat betapa besar peran DIY terhadap NKRI. Berapa banyak harta rakyat dan Sultan untuk negara Indonesia. Ini jangan dilupakan,” jelasnya.